• Jumat, 1 Juli 2022

DPR: Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Harus Memberi Dampak Ekonomi bagi Masyarakat

- Kamis, 23 Juni 2022 | 21:45 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat (dpr.go.id)
Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat (dpr.go.id)

TangerangRaya.id - Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendukung kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengenai penangkapan ikan terukur, untuk optimalisasi potensi ekonomi sumber daya perikanan Indonesia.

Ia pun meminta KKP agar dalam pembangunan infrastruktur pendukung mempertimbangkan potensi sumber daya alam ikan yang lebih besar, seperti WPPN RI pada zona 3 yang meliputi perairan Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur.

Baca Juga: DPR Minta KKP Dengar Permasalahan Nelayan
 
Hal itu dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KKP, Dirjen PRL, Dirjen PSDKP, Dirjen Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, dan Kepala BRSDM KKP untuk membahas kajian stok ikan di WPP, pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota, pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perizinannya dan benda berharga asal muasal kapal tenggelam, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2022).
 
“Pembangunan infrastruktur pendukung perlu segera direalisasikan. Saya berharap, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur pendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan penerapan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi diprioritaskan pada wilayah tersebut," jelas Julie. 

Baca Juga: DPR Minta KKP Perhatikan Perairan Umum Daratan

Selanjutnya ia berharap agar kepentingan nelayan lokal terakomodasi dalam kebijakan penangkapan ikan terukur.
 
Politisi Fraksi Partai NasDem ini melihat, pada data pembagian zona dan sistem kuota yang disajikan KKP, pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang memiliki potensi sumber daya ikan paling besar dengan estimasi 2,6 juta ton, namun kuota nelayan lokal justru paling kecil yaitu 519 ribu ton.

Julie menyayangkan karena jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan kuota industri yang 2 juta ton.

Baca Juga: DPR Desak KKP Prioritaskan Penataan Kampung Nelayan
 
Lebih lanjut, Legislator dapil NTT ini mendorong KKP untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan nelayan lokal dalam penetapan sistem kuota.

Tak hanya itu, Julie meminta KKP memaksimalkan dukungan berupa bantuan armada dan alat tangkap yang memadai, serta pendampingan koperasi nelayan dan kemudahan perizinan ditingkatkan, sehingga nelayan lokal dapat merasakan dampak ekonomi dari kebijakan penangkapan ikan terukur.
 
Potensi ekonomi dari kebijakan ikan terukur juga harus diikuti upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan, melalui penerapan sistem yang memadai untuk melakukan pengawasan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai dengan zona dan kuota yang telah ditetapkan, sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan tetap terjaga.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Penyedia Air Baku Kawasan IKN Nusantara

Selain itu, ia mendorong KKP terus meningkatkan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terutama pada wilayah yang sering terjadi praktek Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. ***

Halaman:

Editor: Saptorini

Sumber: tangerangraya.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wapres Bangga dengan Wajah Baru Sarinah

Kamis, 30 Juni 2022 | 22:45 WIB

EBET Dibutuhkan untuk Menunjang Pembangunan

Rabu, 29 Juni 2022 | 21:50 WIB
X