DPR Dukung Transformasi PT Perkebunan Nusantara Menjadi Holding BUMN Gula

TangerangRaya.id - Sejak tahun 1930an Indonesia menjadi negara penghasil gula nomor dua terbesar di dunia. PT Perkebunan Nusantara termasuk dalam 10 BUMN dengan pendapatan besar.

Karena itu DPR mendukung transformasi PTPN menjadi holding BUMN gula, agar dapat meningkatkan produksinya.

"Jadi transformasi PTPN menjadi holding BUMN gula ini memang patut kita dukung, kalau berbicara program tiga strategis yang akan dicanangkan sebelum mendukung Proyek Strategis Nasional ini, untuk program hilirisasi dari hasil-hasil perkebunan ini perlu menjadi perhatian. Kalau memang ingin meningkatkan gula konsumsi, ini sangat bagus untuk memenuhi pasokan gula dalam negeri, bahkan sebetulnya kita juga bisa melakukan perluasan pasar dengan ekspor," ujar Intan Fauzi saat mengikuti Kunspek Komisi VI DPR memantau progres implementasi Holding BUMN Gula di Kantor PTPN IX, Semarang, Rabu (22/6/2022).

Baca Juga: Listrik Andal PLN Dukung Produktivitas Tambak Udang di Singkawang
 
Politisi F-PAN ini berharap, jika Indonesia nantinya berhasil menjadi pemasok gula konsumsi terbesar, jangan sampai malahan tidak bisa melakukan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.
 
"Apa yang sudah dipaparkan oleh Dirut PTPN  tadi patut kita dukung, karena semangatnya agar holding gula ini bisa swasembada. Namun, saya juga mau mengingatkan, ke depan akan ada isu krisis pangan dunia, Indonesia sebagai negara yang punya SDA yang luar biasa harus bisa menjawab tantangan ini," kata Intan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Penyedia Air Baku Kawasan IKN Nusantara
 
Legislator dapil Jabar VI ini mengingatkan, menurut aturan terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Direksi dan Komisaris BUMN ikut bertanggung jawab jika perusahaan pelat merah mengalami kerugian.

"Ini sudah sejalan dengan UU tentang PT bahwa Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian, sebagai bentuk dari tanggung jawab kebijakannya, sehingga saya yakin direksi dan komisaris BUMN terpilih akan lebih berhati-hati," terangnya.***