• Jumat, 1 Juli 2022

DPR Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

- Rabu, 22 Juni 2022 | 19:07 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro. (dpr.go.id)
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro. (dpr.go.id)

TangerangRaya.id - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti belum adanya penertiban kebun sawit ilegal yang berada di kawasan hutan oleh pemerintah selama tujuh tahun terakhir.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah jelas diatur salah satunya terkait perusakan hutan.
 
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan bersama Yayasan Auriga Nusantara; Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia; Yayasan World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia; dan Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM, dalam rangka menerima masukan mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Keren! Pengendali Banjir Cekungan Bandung Jadi Destinasi Wisata dan Olahraga Warga
 
"Ada 878 di 8 provinsi, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, Jambi dan Jawa Barat, luasnya 8,4 juta hektare kerugiannya kayunya saja hampir Rp220 triliun, ini sampai sekarang belum ada yang disentuh kenapa? ini pencucian perusahaan ini yang tadinya bermasalah diganti nama PT terus diminta pelepasan," ungkap Darori.
 
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 ada sekitar 2,9 juta hektare lahan ilegal yang juga belum ditindaklanjuti.

Untuk itu, dia meminta kepada penggiat, pemerhati lingkungan, akademisi untuk mendorong penindakan dan penertiban kebun-kebun sawit ilegal yang merugikan negara.

Baca Juga: Jalur Rel Bogor-Sukabumi Sudah Steril dari Longsoran, KA Pangrango Beroperasi Lagi
 
"Nah yang menarik teman-teman, di Undang-Undang Cipta Kerja yang dulunya setiap perubahan kawasan hutan yang strategis harus persetujuan Komisi IV DPR RI itu dihapus, tolong nanti jangan sampai menyalahkan Komisi IV kok diem saja, kita tidak ada lagi pengawasan langsung menyetujui itu, itu ada pasalnya di Ciptakerja," terangnya.
 
Selain itu, munculnya kebun sawit ilegal dulu disebabkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh termasuk kehutanan di ranah kabupaten.

Meski saat ini kewenangan telah ditarik ke tingkat provinsi, hal tersebut dinilai belum efektif, karena pengawasan di lapangan belum maksimal.

Baca Juga: Ini Total Jumlah dan Panjang Jembatan Gantung yang Dibangun di Indonesia dari 2015 hingga 2021
 
"Sekarang, kewenangan ditarik provinsi, provinsi membentuk KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), tapi di lapangan tidak ada orang, di hutan lindung di Jawa maupun luar Jawa tambah hancur, karena tidak ada orang yang jaga. Ini fakta lah, kita di Komisi IV mendorong kepada pemerintah apa yang harus dilakukan," tegas politisi Partai Gerindra ini.
 
Sebelumnya, perwakilan WWF Nursyamsu menyampaikan temuan hasil investigasi di lapangan. Pada tahun 2019 mereka menemukan 43 perusahaan yang terbukti mengembangkan perkebunan sawit dalam kawasan hutan secara ilegal. 

"Terbukti dari temuan - temuan kita, banyak perusahaan tidak hanya mengelola di HGU tetapi juga di luar HGU dan berada dalam kawasan hutan," katanya.

Baca Juga: Indonesia dan Rusia Segera Wujudkan Kerja Sama Jaminan Produk Halal
 
Selain itu, pihaknya menemukan bahwa setelah berlakunya UU Ciptakerja muncul beberapa perusahaan yang sebelumnya diduga ilegal berganti menjadi kelompok tani dan koperasi.

"Ini yang sekarang terjadi, perusahaan yang tadi kami investigasi di tahun 2019 berubah menjadi papan informasi berupa kelompok tani dan koperasi. Jadi dari hasil peninjauan kami di lapangan banyak manuver pengguna pemodal/cukong/korporasi menjadi kelompok tani - koperasi," ungkapnya.
 
Untuk itu pihaknya mengusulkan adanya transparansi publikasi data dan informasi kebun sawit yang telanjur dalam kawasan hutan agar semua masyarakat tahu.

Halaman:

Editor: Saptorini

Sumber: tangerangraya.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wapres Bangga dengan Wajah Baru Sarinah

Kamis, 30 Juni 2022 | 22:45 WIB

EBET Dibutuhkan untuk Menunjang Pembangunan

Rabu, 29 Juni 2022 | 21:50 WIB
X